Kader HMI Cabang Mataram Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Polres Bima Kota

Kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Mataram Irwan

Mataram, Lintasrakyatntbnews.com – Kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Mataram Irwan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (23/4/2022) sore.

Irwan menyebut, sebagai kader study ilmu   hukum tidak tanggung-tanggung mengeluarkan mosi tidak percaya tersebut karana Polres itu tidak profesional, proporsional, dan netralitas dalam menegakan hukum atas kasus tersangka oknum Ketua PKBM Karoko Mas Boymin, yang diduga korupsi Rp862 juta dari Rp1,4 miliar dana APBN tahun 2017, 2018, dan 2019.

Pasalnya, tersangka Boymin yang notabene anggota DPRD Kab Bima dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang jelas- jelas merugikan negara berdasarkan temuan BPKP tidak ditahan. Sementara tiga tersangka korupsi dana desa yang menyeret Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ditahan.

“Nah, ini ada apa dibalik kasus Boymin? Jika merunut dari proses hukum tersangka Boymin itu pernah mangkir dua kali panggilan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Bima Kota sebelumnya,” ungkap Irawan kepada Lintasrakyatntbnews.com, Sabtu.

Irwan menilai, Polres membiarkan tersangka kasus korupsi sekelas Boymin. Sikap Polres itu tidak mencerminkan kepribadian hukum dan memainkan proses hukum yang seharusnya tidak patut dilakukan.

“Kami menduga ada pembiaran kejahatan, dan polarisasi di bawah tanah alias “jual beli hukuman” antara Boymin dengan Kapolres berpangkat AKB itu,” ujarnya.

Menurut Dewan Pembina Ikatan Mahasiswa Bima Dompu (IMBD-MATARAM), yang merupakan pemuda Langgudu, perilaku Polres tidak bermoral dalam menegakan hukum terhadap tersangka korupsi Boymin. Sebab, tersangka Boymin tidak diperlakukan beda dengan tiga tersangka Pemdes Waduruka.

“Kami benar-benar menyayangkan penerapan hukum kepolisian itu,” kesalnya.

Dia menjelaskan, pemberantasan kasus korupsi harus diutamakan dengan “tidak boleh tebang pilih”. Kenapa? Korupsi adalah musuh semua komponen bangsa. Apalagi pembasmian korupsi adalah program perioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Itu sangat jelas dalam visi dan misi presiden. Tapi kenapa justru berbanding terbalik dilakukan Polres Bima Kota.

“Jadi, Kapolres, Kanit Tipidkor, dan Kasat Reskrim gak boleh embel-embel. Ini urusan hajat hidup rakyat yang tengah dijaga dan diperjuangkan. Ya, PKBM kan anggaran negara. Tentu, duit rakyat. Apalagi sektor pembangunan pendidikan di Bima kian menurun. Jadi, respect,” tegas Irawan

Dia pun menambahkan, Polri harus serius menangani kasus korupsi tersangka Boymin. Jika masih adem ayam dengan alasan bahwa tersangka tak dapat ditahan lantaran administrasinya belum lengkap sebagaimana jawaban Kanit Tipidkor melalui Kanit Pidum dan KBO Reskrim ketika ditanya yang tidak dijawabnya, melainkan “planga-plongo”, maka negara ini bisa hancur seketika.

Jika paham hukum, tersangka yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas dan memenuhi syarat subjektif sebagaimana dimaksud Pasal 21 KUHAP, maka mestinya itu alasan tersangka dapat/tidaknya tindakan penahanan dan bukan malah “pura-pura bodoh”.

“Kalau saya merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tindakan tersangka Boymin terdapat tiga unsur yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Adapun jenis tindak pidana korupsi terbagi dalam tujuh kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12C UU Tipikor tersebut,” tutup Irawan.

Pihak Polres Bima Kota belum dikonfirmasi. Berita ini belum lengkap dan masih butuh informasi. (Muhtar Habe)

error: Content is protected !!