Opini  

Hukum Tidak Lagi Menjadi Panglima di Bawah Pimpinan AKBP.Henry Novika Chandra

 

Penulis: Ade Sofyan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima.

Dalam catatan sejarah perjalanan bangsa di era orde lama dan di era orde baru menuju Reformasi tidak terlepas dari konfrontasi yang di prakarsai oleh kaum muda.

Hari ini elite lokal yang sedang bercokol di tanah para ksatria/Bima, di antaranya, institusi polri/ Polres Bima Kota tidak menjadikan hukum sebagai Panglima tertinggi pada perkara Hukum, salah satunya kasus perampokan uang Negara atas Nama PKBM Oleh salah satu anggota DPRD Kab.Bima Fraksi partai Gerindra senilai Rp.862 jt dari total anggaran yg dikelolah 1,44 milyar. Selain itu banyak kasus yg tersendat di kolom meja penyidik yang melibatkan nama pejabat dan pengusaha sampai saat ini tidak terungkap.

Atas nama kerinduan publik tentang kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum maka wajar atas kemunculan beberapa kelompok muda Anti Korupsi yang akhir-akhir ini getol menyampaikan aspirasi di kantor markas besar (MABES POLRI) dalam upaya memberikan kabar ke pimpinan Polri bahwa Polres Bima Kota yang dipimpin oleh AKBP.Henry Novika candra,S.I.K MH, dalam keadaan sakit dan di rasuki oleh angin politik, hingga wajah institusi Polri diwilayah hukum Polres Bima Kota, Mapolda NTB sangat Buram.

Atas pertimbangan seperti hal yang di uraikan di atas menjadi rujukan awal terjadinya gerakan yang massif dan terorganisir menentang tampa kompromi.
Minggu depan berdasarkan info intelejen akan ada gelar Demonstrasi terorganisir dan massif Secara serentak Di MABES POLRI, MAPOLDA NTB & KEJATI NTB.

Nantikan apakah Kapolres Bima Kota sekelas AKBP itu benar bertangan besi?
Atas nama anak bangsa yang baik sepatutnya tidak ingin nama institusi Polri yang sejatinya menjadikan hukum sebagai payung keadilan di negri ini gara-gara tidak becusnya kerja hukum di bawah tangan sekelas AKBP itu rusak.

error: Content is protected !!