Panitia Pilkades Nipa Loloskan Bakal Calon Memiliki Pengalaman Kerja PNPM Mandiri

Salah satu Bakal Cakades Nipa yang tidak lolos (Foto : IST)

Bima, Lintasrakyatntbnews.com – Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima tahun 2022 diduga bermain dibalik penetapan bakal calon kepala desa setempat.

Penetapan lima bakal cakades yang menjadi cakades dari delapan bakal cakades yang berlangsung di aula kantor desa, Kamis (28/3) tidak secara mekanisme dan prosedural. Terlebih, ada salah satu bakal cakades yang diloloskan itu terindikasi menggunakan pengalaman kerja PNPM MANDIRI atau setara non formal bukan pada lembga pemerintah.

Sebab, lima bakal cakades telah diloloskan panitia dari delapan bakal cakades terdapat dua orang skor nilai sama. Namun, keduanya pun tanpa diseleksi dengan teks akademik terlebih dahulu, sesuai amanah Perbup.

“Sehingga hasil verifikasi faktual dan penetapan harus dianulir karena sudah merugikan hak kami secara konstitusi negara ,” ungkap Rais, salah satu bakal cakades yang tidak lolos kepada Lintasrakyatntbnews.com, Selasa (12/4) pagi.

Menurut dia, betapa tidak terbuka, transparan, profesional, proporsionalitas, akuntabilitas, dan demokratis di panitia salah satunya bahwa di dalam rapat pleno penetapannya, bakal cakades tidak diberitahukan apalagi diundang panitia.

“Kami tidak pernah mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari panitia. Baik soal rapat pleno penetapan maupun pengumuman hasilnya,” ujarnya.

Rais menjelaskan, sebagai wujud keberatan atas hasil penetapan panitia, bersama bakal cakades yang lain sudah melayangkan surat kepada BPD, Panitia, DPMDes, dan Komisi 1 DPRD.

“Kendati kami tidak merinci, tapi intinya surat tersebut terkait keberatan kami atas hasil dikeluarkan panitia. Apalagi kami yang pengalaman kerja selama 32 tahun di institusi TNI AD Corps Polisi Militer (PM) bisa kalah dengan bakal cakades yang menggunakan ijazah paket C dan pengalaman kerja di PNPM itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, dengan beberapa data dan dokumen serta audio rekaman percakapan panitia dengan bakal cakades tertentu sebelum penetapan hasil verifikasi faktual, tentu merasa sangat optimis upaya ditempuh sekarang akan sesuai harapan nantinya.

“Kami optimis penganuliran hasil penetapan panitia akan terjadi dan sembari menunggu keluar rekomendasi DPRD, kami bersikap kooperatif dulu. Pun jika isinya jauh dari harapan, kami terpaksa bawa ke ranah hukum dengan sejumlah bukti kami kantongi sekarang,” pungkas Rais.

Ketua Panitia Pilkades Nipa melalui anggotanya, Sumadi yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Selasa (12/4) siang, mengatakan, pihaknya tidak tahu ada mekanisme dan prosedural dalam penetapan hasil verifikasi faktual bakal cakades, karena pihaknya adalah panitia yang baru, setelah panitia yang lama, mengundurkan diri.

Pihaknya, kata dia, hanya menerima hasil penetapan bahan untuk dihitung skornya. Itu amanat rapat BPD dan tokoh masyarakat yang diputuskan sebelum sesi pembentukan panitia pengganti panitia sebelumnya yang mengundurkan diri seluruhnya.

“Untuk mekanisme dan penilaian yang dilakukan untuk menyatakan bahan bakal cakades lolos dapat ditanyakan pada anggota panitia sebelumya,” kata dia.

Dia menyebut, tindakan pihaknya menetapkan hasil skor nilai dilakukan panitia yang lama, itu sudah sesuai aturan dan amanat rapat dan tahapan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Bisa dirujuk Perbup terkait.

“Silahkan cari saja Perbupnya, kami tidak tau ada cacat yuridisnya sampai Anda tanyakan ini, saya lupa,” sebutnya.

Terkait adanya dugaan atau indikasi bahwa ada bakal cakades yang diloloskan menggunakan pengalaman kerja PNPM MANDIRI atau setara non formal bukan pada lembaga pemerintah, pihaknya pun menegaskan, soal itu tidak ada lembaga yang mengeluarkan sebuah keputusan untuk acuan panitia.

“Tidak ada keputusan lembaga hukum apapun yang kami terima yang menjelaskan seperti yang anda tanyakan ini. Jadi, kami tidak tau kalau ada pelanggaran prosedural,” tegasnya.

Selain itu, sambung dia, pihaknya hanya menerima mandat hasil rapat pembentukan yakni hanya menilai dan menghitung skor berdasarkan bahan yang dinyatakan lolos oleh panitia yang lama, sepanjang proses pemberian skor nilai tidak ada bahan yang bermasalah.

“Memang ada bahan salah satu bakal cakades yang menjadi tuntutan pihak merasa dirugikan. Namun, kami perlu penafsiran dari pihak yang memiliki otoritas, apakah dapat dinilai atau tidak bahannya yang berupa surat keterangan masa kerja karena tidak ada SK dalam bundle bahannya,” jelasnya.

Dia mengaku, pihaknya menerima keberatan dari bakal cakades yang tidak lolos, tapi soal kesalahpahaman pada pengumuman, karena kekeliruan saat tabulasi skor dan panitia sudah menjawab, yang bersangkutan pun sudah memahami.

“Kami hanya bekerja sesuai mekanisme aturan. Landasan pokoknya Perbup 52 tahun 2021 sebagaimana perubahan Perbup 24 tahun 2019 dan Tatib Panitia Pilkades Nipa 2022,” tutup Bang Med, sapaannya. (Muhtar Habe)

 

 

error: Content is protected !!