FORKOBI JAKARTA: AS Berkeliaran, Kepala Kejari Bima Harus Dipecat

Ketua Forum Kota Bima- Jakarta (FORKOBIJA), Muhammad Fiqriawansyah,

Kota Bima, Lintasrakyatntbnews.com – Ketua Forum Kota Bima- Jakarta (FORKOBIJA), Muhammad Fiqriawansyah, meminta Kejaksaan Tinggi NTB untuk mengevaluasi Kejaksaan Negari Raba Bima dan memecat Widagd Mulyo Petrus selaku Kepala Kejaksaan Negari Raba Bima yang begitu embel-embel mengeksekusi AS selaku tersangka kasus korup anggaran bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bima tahun 2021.

“Kepala Kejari loyo, tidak profesional, dan sedikit diberi terapi khusus,” kata Muhammad Fiqriawansyah kepada Lintasrakyatntbnews.com, Senin (11/4/2022).

Fiqri mengatakan, jika bicara pada perspektif hukum bahwa pertama perlu diketahui tidak ada ketentuan yang menyatakan setiap tersangka tidak ditahan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

Dalam ketentuan pasal tersebut sangat
jelas perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1) itu dilakukan dalam tiga hal.

“Penahan dilakukan dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana serupa atau yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam ilmu hukum pidana, sambung dia, ketiga hal di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif. Apa masih kurang penerapan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bahan penyelesaian (konsekuensi) pada pelaku kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime).

AS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, tak ditahan juga beberapa nama tersangka telah disembunyikan tanpa menguak pada publik.

Fiqri pikir ada permainan dibalik kasus tersebut. Apalagi peryataan Kejari Bima melalui Kasi Intel beberapa hari lalu di media tanpa memberikan alasan sedikitpun kenapa dan ada apa AS tak di tahan.

“Itukan goblok, hak Kejari Bima dipimpinan Widagd Mulyo Petrus dapat mengeksekusi AS hingga ditahan tanpa dibiarkan berkeliaran seperti makhluk yang tak memiliki beban dan kewajiban rakyat mendengar jelas informasi tanpa mempolitisir kasus tersebut,” ujarnya.

Dia menegaskan, hukum itu harus tegak dan berkeadilan. Jika aparat hukumnya tidak tegak, maka diminta kepada Kejati NTB segera dicopot saja.

“Kita ingin semua aparat hukum, khususnya di Bima dapat bersikap profesional dan berkeadilan,” tegas Fiqri.

Dia menambahkan, apalagi ada upaya transaksi dibalik kasus bansos tersebut sehingga dibuat seperti mainan. Jangan sampai, jika terjadi pastikan Kepala Kejari Bima khususnya Kepala Kejari Bima akan diadukan ke Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mabes Polri agar diperiksa secara intensif.

“Ini soal rakyat yang telah diperjuangkan oleh teman-teman permerhati di Bima demi Bima bersih jauh dari pengkhianatan tikus berdasi (korupsi),” pungkas Fiqri.

Pihak Kepala Kejari Bima belum dikonfirmasi dan masih butuh informasi. (Muhtar Habe)

error: Content is protected !!