Pembangunan Postu di Nungga Jadi Masalah, Lurah & Camat Tanggapi

 

Foto : Obyek tanah yang dibangunkan postu digugat seorang warga Kelurahan Nungga. (Foto : IST)

Kota Bima, Lintasrakyatntbnews.com– Konsultan Hukum Ardiansyah mengatakan, terkait pembangunan Postu di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima bakal dilaporkan ke Polda NTB.

“Kami akan lapor ke Polda dalam waktu tidak lama lagi,” kata Ardiansyah kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).

Menurut dia, laporan terpaksa dilayangkan karena pembangunan tersebut dibangun di atas lahan warga Toloweri bernama Muhtar Anwar.

Foto : Obyek tanah warga Kelurahan Nungga. Tanah atas nama Muhtar Anwar, ada di nomor 51. (Foto : IST)

“Kami menduga kuat itu terjadi konspirasi terselubung lurah dan camat,” ujar Ardiansyah.

Lurah dan camat, sambung dia, gagal dan cacat dalam kepemimpinan karena membiarkan pembangunan postu di atas tanah warga. Mereka berani sekali menyetujui pembangunan postu tanpa sepengetahuan, koordinasi, dan tanpa seizin pemilik lahan sebelumnya.

“Kami kecewa dan sayangkan sikap dua pemimpin ini. Apalagi tindakan bisa kena pidana,” sebut Ardiansyah.

Lurah dan camat, sebut dia, jangan sampai dilanjutkan pembangunan postu itu, atas kekuasaannya sehingga semena-mena merampas hak milik rakyat.

“Dalam persoalan ini, kami tidak hanya laporkan ke Polres saja, namun sampai ke Polda,” tegas Ardiansyah.

Camat hari ini, tambah dia, pura-pura buta dengan persoalan itu. Sebab, pada 22 Februari lalu, pihak pemilik lahan bersurat perihal klarifikasi sekaligus gugat pembatalan pembangunan postu itu. Namun, sampai sekarang tidak ditanggapi camat.

“Kami minta camat dan wali kota terutama lurah agar memberikan titik terang atas masalah ini. Jika tidak, maka dikhawatirkan terjadi instabilitas tidak diinginkan,” pungkas Ardiansyah.

Sementara itu, Lurah Nungga Burhanudin membantah atas tudingan seorang warga yang dialamatkan kepada pihaknya terkait persoalan pembangunan postu tersebut.

“Saya tidak pernah konspirasi dengan siapapun. Apalagi konspirasi dengan camat,” kata Lurah Burhanudin saat dikonfirmasi, Kamis (3/3) dini malam.

Menurut dia, mohon maaf, siapa saja bisa menuding seperti itu. Tapi, sebaik- baiknya harus konfirmasi dan koordinasi supaya tahu ujung pangkal dari setiap masalah.

Mohon untuk dianalisa dengan baik, kata dia, bahwa tanah yang disengketakan Syaiful sama bapaknya, ada di areal yang kosong. Sedangkan punya Muhtar Anwar, ada di nomor 51.

“Punyanya Muhtar Anwar, sekarang sudah ditempati Syaiful, dan juga tanah yang kosong itu, sudah diakui bapaknya Syaiful, bahwa tanah itu, adalah milik umum,” jelas Burhanudin.

Atas dasar itu, jelas dia, sehingga mereka sama- sama menandatangani surat pernyataan bersama. Di dalamnya ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dan kalaupun Syaiful mau melaporkan masalah tanah ini, berarti dia sudah siap masuk penjara sendiri.

“Ya, untuk diketahui bahwa surat itu, sudah saya bagikan ke semua tokoh yang ada di Toloweri. Makanya masyarakat berani mengerjakan talud di lokasi tersebut,” jelasnya lagi.

Mohon maaf, tambahnya, dia bukan klaim dengan lurah, melainkan sama masyarakat, karena yang memberikan tanah bukan lurah.

Dia juga sudah mengklaim dirinya sendiri, karena beliau yang ikut membubuhi tanda tangan di atas pernyataan bersama tentang tanah tersebut.

“Ya, untuk diketahui bahwa besok, saya informasikan pada masyarakat Toloweri untuk datang ke kantor lurah, karena ada masalah tanah tersebut,” pungkas Burhanudin.

Camat Nungga mengatakan, mau dibantah atau tidak, justru tanah yang dipersoalkan di Toloweri.

“Kita cek di obyek tanahnya di mana letaknya dan yang saya tahu Muhtar yang gelar S1 Pendidikan di tanah Kabanta ada persoalan. Urusan tanah, perlu tahu dokumen yang syah tanda kepemilikan dan meminta informasi ke kelurahan,” kata camat, Kamis. (Muhtar Habe)

error: Content is protected !!