Moel : DPMDes Kab Bima Diduga Mark up Anggaran Media

Foto :Direktur Eksekutif LSM Indonesia Transparency Public (INTRALIC) Moelyono. (Foto : IST)

Bima, Lintasrakyatntbnews.com – Dinas DPMDes Kabupaten Bima diduga menyeleweng anggaran media tahun 2022. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif LSM Indonesia Transparency Public (INTRALIC) Moelyono kepada Lintasrakyatntbnews.com, Rabu (2/3) sore tadi.

Menurut dia, dugaan tersebut muncul setelah mencermati alasan bendahara DPMDes yang rancu yang dikutip saat ditelepon via seluler siang tadi.

Bendahara, kata dia, anggaran untuk media Rp6 juta untuk enam media sangat tidak bisa diterima secara akal sehat.

“Ya, itu sangat tidak rasional dan kuat diduga ada penyelewengan,” ungkap Moel.

Moel menegaskan, alasan bendahara sangat tidak logis atau tidak masuk akal. Masa anggaran media 6 juta untuk 1 tahun. Sedangkan ada juga media yang lain yang masuk via dinas dengan anggaran lain.

Kalau seperti itu alasan bendahara, sambung dia, terus bagaimana prinsip transparansinya diamanatkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Serta Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diatur UU 28/1999.

“Ya, alasan bendahara tidak bisa diterima akal sehat kami generasi yang waras,” tegas Moel.

Dia meminta DPMDes untuk tidak bermain dibalik anggaran negara. Sebab, kapan saatnya akan tetap diaudit oleh lembaga yang berkompeten. Baik inspektorat, BPK, maupun KPK.

“Kami terus mengawal setiap anggaran negara. Entah untuk media maupun untuk yang lainnya,” tegasnya lagi Moel.

Dia pun menambahkan, pihaknya mendesak BPK dan inspektorat untuk mengaudit dan mengumumkan besar pos dana untuk media di setiap SKPD. Terlebih di DPMDes ini.

“BPK dan inspektorat segera turun agar kami tahu, apakah benar adanya mark up anggaran media atau tidak,” pungkas Moel. (Muhtar Habe)

error: Content is protected !!