KP3H Bima Mataram Unras Depan Mapolda & BPKP NTB

Foto KP3H Bima Mataram saat unras di depan Kantor Mapolda NTB. (Foto : IST)

Mataram, Lintasrakyatntbnews.com– Koalisi Pemuda Pemudi Penegakan Hukum (KP3H) Bima Mataram unjuk rasa di Kantor Mapolda NTB serta Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram NTB, Selasa (22/2/2022).

Kehadiran mereka guna mendorong Polda untuk membongkar sejumlah kasus di Bima serta mendukung institusi Polri dalam rangka penegakan supremasi hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, juga mendorong BPKP untuk segera mengeluarkan hasil audit jumlah kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana PKBM Karoko Mas. Terduga pelakunya oknum anggota DPRD Kab.Bima dari GERINDRA. Kasus sedang ditangani oleh unit tindak pidana korupsi (Tipidkor) Polres Bima Kota saat ini.

KP3H meminta kerja sama yang baik dengan Polda untuk mendorong penegakan supremasi hukum di NTB.

“Polresta berhasil mengungkap sejumlah kasus besar di Bima. Baik itu kasus narkoba, pelecehan seksual dan yang lebih spesifik adalah kasus korupsi (Exstra Ordinary Crim),” kata Ade Imam Zikrullah dalam orasinya, Selasa.

Menurut dia, pihaknya menilai Kapolres telah mencetak prestasi yang patut diberikan penghargaan atas penegakan supermasi hukum dan menjebloskan banyak pelaku kejahatan ke dalam penjara.

“Kami beri hormat yang setinggi-tingginya kepada Polri. Rasa hormat diberikan karena Polri telah bekerja serius dalam menegakan supremasi hukum. Polri tanpa pandang bulu status sosial seseorang terduga pelaku jika terpenuhi unsur pidananya,” ucap Ade.

Sekali lagi terima kasih banyak kepada Polresta, sambung dia, yang akhir-akhir ini telah bekerja dan membongkar beberapa kejahatan besar di wilayah hukumnya.

“Ya, di antaranya kasus korupsi Kades Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kab.Bima dan sejumlah kasus-kasus lain,” pungkas Ade.

Korlap aksi Suroso dalam orasinya meminta serta mendukung Polda dan Polresta untuk mengungkap sejumlah kasus yang belum dituntaskan.

Dengan tuntutan tersebut, pihaknya mendukung Polda dalam hal penegakan supremasi hukum. Mendorong Polda untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi.

Di antaranya kasus korupsi anggaran PKBM Karoko Mas merugikan negara miliaran rupiah. Kasus sedang ditangani oleh Polres Bima Kota.

Selain itu, juga mendorong Polda untuk segera berkoordinasi dengan Polres itu agar memperjelas dan segera memberikan kepastian hukum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran PKBM itu.

Juga mendorong BPKP NTB agar segera mengeluarkan hasil audit kerugian negara kasus PKBM tersebut. Mendukung Polda untuk menindak tegas bagi siapapun yang menciderai institusi Polri dengan menyebarkan informasi-informasi hoax.

“Kami bersama Polri dan kami percaya penuh terhadap integritas dan moral institusi Polri dalam menjaga martabat hukum di wilayah NTB. Kami juga minta Polda untuk menekan Polresta agar menetapkan oknum DPRD tersebut sebagai tersangka,” tutup Suroso.

Pantauan wartawan, setelah masa aksi menyampaikan aspirasi di Kantor Mapolda dan diterima oleh pihak Polda, masa aksi melanjutkan orasi dan audensi dengan BPKP.

Dalam audiensi tersebut, BPKP membenarkan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi kerugian negara atas kasus tersebut. Namun, pihaknya pun tidak merinci hingga audiensi selesai. (Habe)

error: Content is protected !!