Guru SD Hukum Siswa Makan Plastik, KPAI Angkat Suara

Foto : Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti

Jakarta, Lintasrakyatntbnews.com –MS, seorang guru di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menjadi viral karena menghukum belasan muridnya dengan memberikan makan sampah plastic pada Jumat (29/1/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti melalui press releasenya dalam WAG Rilis Anak dan Pendidikan, Jumat.

Retno menyebut, berdasarkan pengakuan para korban, alasan penghukuman tersebut karena ke-16 anak dianggap berisik. Sampah itu diambil dari dalam bak sampah di depan kelas.

Peristiwa menghebohkan jagad maya tersebut yakni guru kelas 4. Sedangkan korban adalah kelas 3A.

Waktu itu, siswa di kelasnya ribut lantaran guru kelasnya belum datang.

Oknum guru tersebut sedang mengajar di kelas 4, sontak mendatangi kelas 3A dan mengimbau murid tersebut untuk tidak ribut.

Lantaran siswa ribut lagi, MS kembali mendatangi kelas 3A sambil menutup pintu kelas.

Tak henti di situ, MS pun mengambil sampah (plastic bekas bungkus makanan kering jajanan anak-anak) dan memasukan ke mulut para korban.

“Ya, akibatnya, sejumlah siswa mengalami trauma dan takut untuk masuk sekolah,” kata Retno.

Retno menjelaskan, atas peristiwa tersebut pihak sekolah mengaku telah menegur oknum guru tersebut. Sekolah juga sudah memediasi para orang tua korban.

Tak hanya pengakuan pihak sekolah, namun juga dari pihak Dinas Pendidikan Buton.

Dinas pun sudah menemui pihak sekolah dan membebastugaskan oknum guru tersebut untuk sementara.

Dinas masih menunggu perkembangan kejadian ini. Terlebih lagi, kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian oleh salah seorang keluarga siswa.

“Ya, oleh dinas tetap kooperatif karena pihak korban sudah membawanya ke ranah hukum,” jelasnya.

Retno mengatakan, menurut hasil koordinasi KPAI dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buton Aslim membenarkan ada laporan dari salah satu keluarga korban.

Polisi sudah menerima laporan dan memeriksa korban dan orang tuanya. Selanjutnya akan memeriksa para saksi, termasuk anak-anak.

“Ya, saksi-saksi yang dipanggil polisi yaitu pihak sekolah dan juga murid lain yang menjadi korban dari MS,” ujarnya.

Retno mengaku, KPAI mengecam oknum guru SD, berinisial MS yang memberikan sanksi memasukan sampah ke mulut belasan peserta didik yang dianggap bersalah karena berisik.

“Sanksi semacam ini jelas sangat tidak mendidik, membahayakan kesehatan peserta didik dan merupakan salah satu bentuk kekerasan,” sebutnya.

Retno mengaku, KPAI mendorong Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton untuk menggunakan ketentuan/mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan yang berpedoman pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulan Kekerasan di satuan pendidikan.

Dalam Permendikbud tersebut, menurut Retno, ada panduan untuk satuan pendidikan membangun sistem pencegahan kekerasan, yaitu dengan membentuk satgas anti kekerasan yang tidak hanya melibatkan perwakilan warga sekolah tapi juga stakeholder terkait seperti : Babinsa, Polsek terdekat, RT/RW, dan komponen lainnya.

Sekolah juga diwajibkan memiliki sistem pengaduan, di mana pengaduan tidak tunggal hanya ke sekolah, tetapi bisa juga melibatkan KPAD setempat, P2TP2A, dan lainya.

Permendikbud ini juga memandu tentang penanggulanan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah, ada penindakan karena ada ketentuan sanksi bagi pelaku kekerasan.

KPAI juga, sambung Retno, mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan menghormati orang tua yang melakukan laporan ke kepolisian, karena itu haknya. Hak anak pelapor harus tetap dipenuhi dan dilindungi.

Anak pelapor termasuk anak-anak lain yang mengalami penghukuman makan sampah, wajib di asesmen psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton dan selanjutnya mendapatkan pendampingan psikologis agar bisa pulih seperti sediakala dan tidak takut datang ke sekolah.

Retno menambahkan, KPAI mengapresiasi pihak Kepolisian yang menangani perkara ini karena akan bertindak sesegera mungkin melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terlapor.

Polisi dapat menggunakan pasal 76C dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

“Mari kita hormati proses ini dan mempercayakan pihak kepolisian untuk bekerja maksimal,” pungkas Retno. (***)

 

error: Content is protected !!