Hukrim  

Putra Kandung Pendiri STKIP Bima Minta Kapolda NTB Sel Kembali Dua Tersangka Ditangguhkan Penahanan

Bima, Lintasrakyatntbnews.com – Salah seorang yang mengaku keluarga besar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (STKIP) Bima mendesak Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memasukan kembali lima tersangka yang diduga menggelapkan anggaran sekolah tahun 2016-2020 mencapai puluhan miliar ke dalam sel tahanan yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh Jaksa.

“Saya minta Kapolda tahan kembali lima tersangka dan jangan ditangguhkan,” tegas Moelyono kepada Lintasrakyatntbnews.com melalui WhatsAppnya, Sabtu (8/1/2022) pagi.

Moel menyebut, penegasan ditujukan ke pihak kepolisian bukan karena tidak menghormati kinerja dan tindakan kepolisian. Namun, sebagai keluarga pendiri sekolah tentu prihatin atas perbuatan lima tersangka, sehingga semua tersangka tersebut mesti dimasukan kembali ke sel tahanan.

“Saya harap semua mereka disel kembali dan bila perlu mahasiswa STKIP Bima mogok kuliah sebelum mereka mendekam di dalamnya,” tegasnya lagi.

Moel menjelaskan, salah satu pendiri sekolah ini adalah ayahnya yakni Masjrun Abidin (Alm), sehingga baginya memiliki tanggung jawab atas keberlanjutan sekolah.

“Memang mereka punya hak hukum untuk ditangguhkan penahanannya, tapi itu atas dasar apa?” tanyanya.

Menurut dia, sementara selama ini, tidak sedikit tersangka – tersangka kasus pidana lain yang menyeret orang jelata di Bima yang tidak dapat ditangguhkan pihak kepolisian dengan alasannya itu atas kewenangan undang- undang.

Tersangka-tersangka pun ditahan didasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dilakukan dengan pertimbangan subyektif bahwa dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan Pasal 21 ayat (4) huruf a, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dengan fakta demikian, tentu tindakan kepolisian ini, terkesan “Tebang pilih & hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” sangat disayangkan.

“Kami keluarga besar pendiri Kampus STKIP Bima akan terus mengawal kasus ini sampai kapanpun dan tidak adalagi toleransi bagi mereka yang telah mencoreng nama baik STKIP yang dengan susah payah dibangun oleh orang tua kami,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain dikawal, pihaknya juga akan meninjau kembali pasal apa saja yang diterapkan mereka dan menurutnya, itu harus dikenakan pasal berlapis.

“Kami akan tanya dulu pihak penyidiknya. Setelah itu baru rekan- rekan pers diundang untuk jumpa persnya,” pungkas aktivis kiri progresif ini.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Heri Brata dalam press releasenya, Kamis (7/1) mengatakan, pihaknya telah tindak lanjut berkas tersangka yang dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti) ke Jaksa.

Tersangka yang berkasnya telah dinyatakan lengkap yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama barang – tersebut yakni Ketua STKIP Bima periode 2016-2020 berinisial HA, Ketua Yayasan IKIP  Bima periode 2019-2020 berinisial MF dan, Kepala Bagian Administrasi Umum periode 2016-2019 berinisial HM.

“Ya, kita sudah limpahkan ketiganya itu,” ungkap Heri.

Menurut dia, untuk dua berkas tersangka Kepala Bagian Administrasi umum periode 2019-2020 berinisial AA dan Wakil Ketua I Bidang Akademik periode 2016-2020 AZ dipastikan segera menyusul dan mungkin waktu dekat akan ada kabar lagi.

“Ya, perkembangan akan kami sampaikan lagi,” ujarnya.

Heri menjelaskan, status kelima tersangka berawal adanya laporan polisi nomor LP/360/XI/2020/NTB/SPKT, 20 November 2020. Laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan anggaran STKIP Bima periode 2016-2020.

“Lima tersangka tersebut diduga kuat menggelapkan anggaran perguruan tinggi swasta tersebut demi kepentingan pribadi melalui mengajukan permohonan rencana program yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan,” jelasnya.

Dia menjelaskan lagi, dari hasil audit internal STKIP Bima ditemukan kerugian yang nilainya mencapai Rp12,8 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas laporan pertanggungjawaban program tersebut. Temuan berbeda dari hasil penghitungan penyidik dengan nilai kerugian mencapai Rp19,3 miliar lebih.

“Kelimanya disangkakan dengan Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-KUHP dan kini ditangguhkan penahanan karena bersikap kooperatif,” pungkas Heri. (Habe)

error: Content is protected !!