Awas, SKPT Bodong Masuki Lahan Rampasan : Proyek Ilegal Tahap II Rumah Adat, Kuras Lagi APBD 1, 5 M

Tolitoli, Lintasrakyatntbnews.com –Gonjang ganjing penyelidikan (lidik) kasus penyerobotan lahan masyarakat yang berujung SP3 janggal oleh terduga saat itu Bupati Tolitoli Sulteng Alex Bantilan disusul laporan infoaktual.id terkait pencemaran nama baik, provokasi suku Tolitoli, pembohongan publik, proyek illegal, dan pembiaran KKN itu, belum mereda.

Malah, setelah jalani lidik 10 bulan, dan ditutup dengan SP3 janggal, lalu dikuatkan oleh SP3D (surat pemberitahuan perkembangan pengawasan dumas) Polda “menjijikan” (tengok edisi 7/10 dan 8/12/ 2021 : Polres Tolioli Berbelit-belit, Ogah Bicara Lidik Janggal dan POLISI AGAERO, NEGARA AGAIYE ?), lahan milik pemred infoaktual.id Hasanudian alias Udin Lamatta itu diduga terjadi kongkalingkong lagi.

Yakni, rumor alas hak (SKPT) bodong masuki lahan berkasus itu. SKPT ini tutur sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan (dinas dikbud), Munirodin,SH.MH selaku pengusul proyek dipakai untuk peroleh uang Rp 1,5 M di rapat banggar APBD 2022, tapi DPRD minta dokumen usulan itu disertakan sertifikat agar tidak terulang lagi pelanggaran.

Modus operandinya, mau kuras lagi APBD 2022 Rp 1.5 M untuk bangun tahap II rumah adat (rumah raja?), dimana rajanya adalah Alex. Memang, dalam keker Media ini di gelar perkara khusus di polda sulteng atas SP3 polres pada 18/10/2021, Alex mengaku lahan yang seakan dia beli itu sudah miliki SKPT.

Seperti diberitakan, pada APBD 2020 lahan ini disusupi proyek rumah raja (rumah adat ?) tahap I Rp 950 juta tanpa SKPT, apalagi tanda bukti hak (sertifikat). Hal ini dibenarkan kasubdit inventaris aset, Moh.Ikhwan diberita 31/5/2021, bahwa sejak tercatat sebagai asset pemda pada 2012, lahan itu belum miliki sertifikat, sebab terhalang SKPT.

Kenapa, persyaratan untuk itu tidak dapat dipenuhi, karena alas hak (Segel asli 1967) lahan ini sudah ada atas nama almarhum Lamatta, ayah Udin, dan telah diajukan untuk mendapat SKPT sejak lama, namun tidak kunjung diterbitkan pihak kelurahan.

Penyebabnya, gara-gara Bupati lah penyerobot membuat kelurahan dilematis. Akibatnya, SKPT yang dimohonkan pemilik lahan terkatung-katung, dan itu tak bisa dibenarkan. Karena itu, dalam pandangan Fraksi antara lain Nasdem kata ketua Komisi A Fahmi, usulan tahap II Rp 1.5M ditahan DPR, sampai objek proyek itu dinyatakan legal.

Yang pasti, kubangan kasus tahun lalu di lahan itu sudah dilapor dan terus dipantau, namun jaksa dan polisi nyaris bergeming. Padahal, wakil ketua DPR Azis Bestari dan Jemy Yusuf sudah “teriak”.

“Teriakan” kedua pimpinan DPRD itu menyusul hasil kunjungan pengawasn proyek pariwisata bahwa terjadi pelanggaran hukum di lahan dan proyek Rp 950 juta itu. Tertibkan pelanggar IMB sesuai perintah UU, dan proses hukum pelakunya. (tengok edisi 31 Mei 2021 : “Tabrak-Tubruk” Tiga UU Tiga PP dan seterusnya).

Ironinya, lahan dan bangunan di sana terus diberi ongkos, walau tanpa identitas pasti. Hari ini bernama proyek rumah adat rumah raja, besok diklaim sebagai cagar budaya Balre Masigi. Sementara di dokumen kasubdit asset Ihkwan, tercatat sebagai lahan dan bangunan bersejarah sesuai catatan historis (cerita dulu), dengan kode asset 12.02.20.04.7.01.00.2010.

Nah, terkait rumor SKPT bodong ini, ditemui dikantornya 17/12/2021, sekretaris Dinas Dikbud selaku pengaju anggaran tahan II, Munirodin,SH.MH mengatakan SKPT nya sudah ada, sudah diserahkan ke banggar, berikut surat perintah penghentian penyelidikan (SP3), tapi lupa kapan SKPT itu diterbitkan.

“Kita lalu dimintakan sertifikat, jadi sertifikatnya itu sementara diproses. SKPT sudah ada, tapi saya lupa tahun berapa (dibuat,red).Sama SP3, cuma itu saja,” ujar Munir sapaan akrab sekretaris dinas dikbud itu. Ditambahkan, ini kan asset daerah, jadi bagian asset yang ajukan SKPT itu ke petanahan.

“Tidak ada sama saya itu, saya sudah kasih sama banggar itu yang lalu, cuma satu itu sama saya,”elak Munir saat diminta kopian SKPT dimaksud. Mengenai nama proyek, ia bilang di peta agraria tertulis Balre Tau Dako, rumah adat (etnis Tolitoli ?).

“Eh tunggu dulu, kan nanti disesuaikan dengan nomenklatur,” ujarnya menganulir. Nanti dianulir kata dia, nanti dipertanahan kita sesuaikan.“Nanti kita lihat, supaya tidak simpang siur, nanti sudah jadi RKAnya, DPAnya sudah ada,” sergah Munir batalkan perkataannya.

Sejumlah pihak lantas pertanyakan, tadi kasubdit asset Ihkwan mencatat sebagai lahan dan bangunan bersejarah, berdasarkan cerita lampau. Berarti, proyek yang telah berkali-kali direhab dengan total Rp 1.144.624.000 (versi Media ini) itu adalah pemberian pemda kepada organisasi adat, tapi dicatat sebagai asset pemda ?

“Jadi, yang dimaksud bangunan bersejarah itu adalah rumah adat etnis Tolioli, tapi asset pemda yang dirawat dinas pendidikan, atau apa,” tanya pihak tadi yang tolak namanya dipublis.

Menjawab apa sebetulnya nama proyek yang diusulkan itu, dan apa dasarnya. “Kalau itu saya tidak tahu, please, tanyakan sama mereka, please,” jawab kepala badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD), Najaruddin Lanta di ruang kerjanya, selasa 21/12/2021.

Ditambahkan sekretrais TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) ini, saya ini eksekutor terhadap keuangan, menerima uang, menyimpan, membayar, mempertanggung jawabkan. Menyoal SKPT, sampai pembahasan terang Najaruddin, saya hanya diberikan dua macam. Pertama SP3, yang satu saya lupa.

Dan itu kata Najaruddin, dikasih oleh sekretaris dinas pada saat pembahasan, lalu saya serahkan ke pak Aziz, wakil ketua DPR. Ada satu lagi, apakah itu SKPT, yang jelas SP3 yang saya ingat. Nah, kalau ditanya siapa yang melakukan itu (pengsertifikatan), kami di asset tidak melakukan proses itu, yang melakukan dinas pendidikan.

“Untuk dipastikan, jangan sampai salah informasi, proses pengurusan sertifikat untuk rumah adat, itu menjadi tugas dinas pendidikan,” tegas Najaruddin.

Ditegaskan lagi, sepanjang belum ada itu (sertifikat), dana 1,5 itu tidak bisa digunakan, dan itu keputusan banggar dengan TAPD. Jadi kesimpulan di DPR, dana ada 1,5, termasuk di dalamnya pengurusan sertifikat.

Itu artinya, secara keseluruhan, baik pengsertifikatan maupun pembengunan, ada di dinas pendidikan. Jadi, bohong kalau bagian asset yang ajukan SKPT itu ke petanahan ? “Saya tidak tahu. Kalau saya, itu kekeliriuan, mungkin mereka belum memahami sebaik-baiknya,” pungkas Najaruddin Lanta.

Sebetulnya, jauh sebelum rumor SKPT itu mengemuka pasca bunyi Alex di gelar khusus Polda 18/10/2021, lurah Nalu Askar,S.Sos sudah tegaskan tidak terbitkan SKPT untuk lahan serobot itu.

Hal ini kembali ditutur lurah Askar pada senin 13/12/2021, tepatnya saat ditanya alasan kelurahan belum terbitkan SKPT yang dimohonkan Hasanudin Oktober 2020 silam, padahal persyaratan sudah dipenuhi. Alasan lurah, pihaknya akan rapat internal dan mediasi dulu dengan Alex, dan ini sudah ke belasan kali dilontarkan lurah Askar, sejak awal oktober 2020.

Jadi sama-sama kita niat baik kata lurah beralasan, kita harus koordinasi baik-baik, seperti disitu ada berdiri rumah adat. Permasalahan ini kan juga belum selesai. Saya tidak mau ambil tindakan, kita harus rapat dulu supaya kita semua aman.

“Maksudnya, kalau sudah selesai, tidak mungkin kita tidak laksanakan pembuatan (SKPT, red). Kalau misalnya, seperti om Udin mau minta surat penolakan, tidak usalah minta surat penolakan. Biarkan dulu kita anu, ya sama-sama toh,” jelas lurah Askar, sambil janji satu pekan untuk mediasi lagi dengan Maruf Bantilan dan mantan Bupati Alex.

Tapi baiklah, apapun itu, toh sebelum rumor SKPT bodong itu diinvestigasi ke pihak-pihak tersebut, pemilik lahan Hasanudin sudah melayang surat permintaan blokir ke pertanahan Tolitoli.

Selain Kapolda, Kapolres, Bupati dan DPRD, surat tertanggal 12 Desember 2021itu dikirim pula kepada lurah Nalu, mantan Bupati Alex dan mantan Bupati Maruf Bantilan sebagai tembusan.(tim)

error: Content is protected !!