News  

Diduga Proyek “Siluman”, Kades Tri Kembang Sebut Pakai Dana Talang Pribadi

Sambas Kalbar,Lintasrakyatntbnews.com- Proyek pembangunan jalan tani di RT.06, Dusun Taman, Desa Tri Kembang, Kecamatan Giling, Kabupaten Sambar, Kalimantan Barat tahun 2021 diduga “Siluman” dan dikerjakan secara terselubung oleh kepala desa setempat.

Pembangunan dengan volume panjang 787 meter, ketebalan bahu jalan 10 cm, dan lebar 120 cm diduga “Siluman” karena selama pengerjaan tidak ada papan informasi publik, sehingga mata dan sumber anggaran tidak diketahui masyarakat.

Akibatnya, kondisi jalan dikerjakan dalam limit waktu satu minggu itu sangat memprihatinkan. Sebab, dengan dikerjakan secara terselubung itu tentu kualitasnya tidak bertahan lama.

Hal itu dibenarkan seorang warga yang enggan disebut identitasnya dan didampingi warga lain serta RT di dusun setempat kepada Lintasrakyatntbnews.com di lokasi, Sabtu (18/12/2021) pagi.

Menurutnya, hasilnya tidak maksimal karena dilakukan secara tidak transparan. Sementara transparansi pengelolaan keuangan wajib dilakukan guna memastikan desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas.

Secara lebih spesifik, kata dia, informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Informasi Desa.

Dua ketentuan tersebut menjadi pijakan dan dipedomani setiap pembangunan membebankan uang negara. Entah itu uang bersumber APBN, APBD, PADes, maupun sumber pendapatan lain dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

“Ya, semuanya mesti dikelola berdasarkan perundang- undangan tersebut dan bukan secara otoritas kades,” ungkapnya.

Dia menyebut desa menjadi salah satu institusi publik yang turut menjadi aktor dalam UU KIP tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya program dana desa merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk dapat lebih memajukan desa dan diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

“Ya, bukan menjadi ladang memperkaya diri kades dengan berbagai trik pembodohan dan tipu muslihat terhadap masyarakatnya sendiri,” sebutnya.

Dia menegaskan transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dalam menjalankan program kerjanya, dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

“Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

Selain UU KIP, sambung dia, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Belum lagi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara teknis, tambah dia, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi.

Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.

“Dana Desa itu program untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa, seharusnya setiap fisik bangunannya harus mengutamakan mutu dan kwalitas, bukan malah dikerjakan asal- asalan,” pungkasnya.

Terpisah, Kades Tri Kembang yang dikonfirmasi awak media ini, Sabtu (18/12) mengaku akan memasang papan informasi ketika ada monet atau monetisasi dari kecamatan dikarenakan ini menggunakan dana talangan pribadi.

“Ya, papan akan dipasang nanti karena ini dana talangan pribadi,” kata kades. (Syamsul Hidayat)

error: Content is protected !!