News  

Diskusi Pribadi Dua Sahabat AKBP Dan Jurnalis

Tolitoli, Lintasrakyatntbnews.com – Polisi Agaero, Magije Polisi Denna Sama Pendapa Hukunna, Negara Agaiye (polisi apa itu, kenapa polisi tidak sama pendapat hukumnya, negara apa ini ? ), demikian antara lain isi rekaman diskusi pribadi via telpon dua sahabat Bugis Bone yang beda profesi, tadi malam, Rabu (7/12/2021).

 

Yang satu adalah polisi AKBP aktif di Polda Sulteng yang sebentar lagi pensiun. Sementara satunya, masyarakat biasa berprofesi jurnalis, sekaligus pelapor Hasanudin yang ingin menemukan hukum yang tegak.

Hasanudin ini merupakan pelapor kasus dugaan penyerobotan oleh terlapor bulan lalu atas pencemaran namabaik, pembohongan publik, penghasutan cara rasis, dan pembiaran KKN, Alex Bantilan Cs, Bupati Tolitoli Sulteng (kini mantan), mengajak sabahatnya yang Polisi itu berdiskusi sebagai masyarakat.

Yang didiskusikan seputar fungsi dan kinerja Polres yang dinilainya sesat, solim dan menjijikan dalam melidik kasus yang diporankan (13/10/2020), dimana kasus tersebut lanjut ke gelar perkara khusus di Polda, Senin (18/10/2021) atas SP3 Polres yang usai jalani lidik selama 10 bulan.

Dengarkan saja, berharap mengungkap patron penanganan perkara, dalam hal ini kasus serobot, dan berikan pencerahan hukum tentang alasan kongkrit dihentikannya perkara itu, tapi AKBP ini justru memilih diam. Padahal, dia adalah salah satu polisi yang tergabung dalam tim gelar perkara khusus atas perkara yang melibatkan bupati dan raja Tolitoli itu.

Dengarkan saja, isi diskusi itu sama persis sikap Polisi AKBP di wilayah hukum Polres Tolitoli, dimana perkara itu terjadi. Dia tidak mau meterima Hasanudin untuk berdiskusi, baik pribadi maupun sebagai wartawan jika terkait SP3 yang telah diterbitkan Polres, dengan alasan kasus itu sudah ditutup.

Padahal, sesungguhnya ini adalah kewajibannya sebagai pelayan, pengayom dan penlindung Rakyat. Tapi nyataannya, dia tidak mau bicara, pula tidak berkenan tunjukan patron yang digunakan melidik selama 10 bulan  itu atau berikan penjelasan kongkrit kepada pelapor hingga dikeluarkannya SP3 itu.

Melalui Kasubbag Humasnya, Polres Tolitoli itu juga tidak berkenan sampaikan jawabannya secara ril dan tegas kepada pelapor dalam kapasitasnya sebagai wartawan untuk dipublis tentang adanya dugaan kejanggalan lidik yang oleh pelapor sangat sesat dan menjijikan.

Bagaimana tidak, selain soal penolakan alat bukti Segel (alas hak) atasnama Lamatta ayah pelapor, dan empat saksi, termasuk saksi kunci mantan Kasat Reskrim AKBP (purn) Ketut Kerti yang diajukan pelapor, tim Lidik Polres hanya mengirim surat resmi kepada tiga manusia yang sudah meninggal untuk diminta keterangan.

Ketiga manusia tersebut ialah ayah (Lamatta), ibu dan adik Hasanudin di kuburan, dan karena ketidakbangkitnya ketiga jasad dikuburan itulah dijadikan dasar terbitnya SP3 Polres, sementara bukti dan petunjuk lain, termasuk rekaman pernyataan mantan kasat reskrim AKBP (purn) Ketut pada 20/10/2021 bahwa BAP terlapor sudah rampung di pasal 385, dikesampingkan.

Hebatnya, ketika pelapor selaku pers  memberitakan dengan judul Polres Tolitoli berbelit-belit, tidak mau bicara kejanggalan lidik, Polres sebagai pihak yang bertanggung jawab dan wajib mempertanggungjawabkan hasil proses perkara yang terjadi diwilayah hukumnya itu, hanya bungkam.

Diskusi ini berlangsung manakala kemarin 7 desember 2021, jurnalis itu menerima surat pemberitahuan perkembangan pengawasan Dumas (SP3D), sebagai hasil gelar perkara khusus berisi mengamini SP3 Polres, dengan pertimbangan tidak ditemukan peristiwa pidana.

Bagaimana mau ditemukan peristiwa pidana kata Hasanudin, wong tim lidik hanya berpatokan pada keabsahan alas hak (Segel) yang dijadikan alat bukti pelapor dan ke tiga jasad dikuburan.

Surat yang diteken Dirreskrimum Polda Sulteng Komber Novia Jaya,SH.MM tanggal 8 Nopember 2021 itu, baru diterima kemarin 7 Desember 2021, itu pun setelah bolak balik menanyakan ke Polda dan Polres.

Inikah buah pandangan philosophy Plato yang intinya bahwa hukum itu ibarat jaring laba-laba, hanya mampu menjerat rakyat kecil, tapi robek tanpa malu ketika berhadapan dengan bupati dan Raja ?

Maaf puang Polisi, demi penuhi hak publik peroleh informasi benar serta transparansi penegakan supremasi hukum, yakni memastikan hak rakyat terlindungi, rekaman diskusi pribadi ini dengan sangat terpaksa dipublis.(tim)

error: Content is protected !!