News  

Kuasa Hukum Panitia Reuni 212 : Halangi Hak Warga Berpendapat di Muka Umum Adalah Tindak Pidana

 

JAKARTA, LINTASRAKYATNTBNews .com – Kuasa Hukum Panitia Reuni 212 Aziz Yanuar menegaskan menghalangi hak warga yang berpendapat adalah tindak pidana karena itu bertentangan dengan konstitusi UU RI No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Azis Yuniar mengatakan, surat tanda pemberitahuan sudah dimasukan akan adanya aksi super damai (Aksi Reuni Akbar 212).

Surat disampaikan ke Intelkam Polda Metrojaya Senin (29/11/2021) sekitar pukul 12.00 WIB.

Pihak Intelkam Polda Metrojaya menerima dan memfoto / scan surat itu. Anehnya, setelah mereka foto / scan, surat pun dikembalikan dan sembari mengatakan surat tidak bisa diterimanya.

“Ya, itu sudah tidak profesional dan proporsional karena mereka wajib menindak lanjut surat kami sampaikan,” tegas Azis Yusniar kepada Lintasrakyatntbnews.com Selasa (30/11) pagi.

Kata wajib, sambung dia, itu menurut Pasal 13 menyebutkan Polri setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib :
a.segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
b.berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat

Nah, tambah dia, jika merujuk pada kata wajib itu, maka tindakan kan tindak pidana yang harus diproses secara sistematis hukum.

“Jelas ko tindakannya bertentangan Pasal 18 Ayat (1) & (2) UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” pungkasnya. (Shopie)

error: Content is protected !!