News  

Dua Belas Nama Diduga Pemerasan dan Penggelapan Dilaporkan Ke Polda NTB

 

 

DOMPU, LINTASRAKYATNTBNews.com – Tersangka Sherly Anasyesia Meilenia asal Sadia Dua, Kota Bima yang telah ditahan di Polres Dompu pada 27 November 2021, atas dugaan penipuan dan penggelapan Arisan Duos berbasis online hingga mencapai sekitar 1 miliar, melalui pengacaranya Israil menyatakan bahwa tersangka sebelum ditahan, terlebih dahulu  melaporkan dua belas nama yang diduga pemerasan dan penggelapan.

Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 368 KUHP (Pemerasan) dan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dilayangkan ke Ditreskrimum  Polda NTB pada 18 November 2021.

“Ya, klien saya lebih dahulu laporkan dua belas orang ke Polda, baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Dompu patut diduga tidak kehati- hatian penyidik Polres setempat dalam bertindak,” kata Israil kepada Lintasrakyatntbnews.com melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (2/12) pagi.

Dia menyebut, dua belas nama dimaksud semuanya warga Dompu beragam profesi. Ada oknum Pengacara/ Advokad, Polri, Wiraswasta dan mereka berinisial AR, S, R, C, M, N, I, MA, A, AD, SS, dan ES.

Menurut dia, laporan kliennya dilayangkan ke Polda karena yang lebih layak untuk menjadi status tersangka hingga ditahan adalah dua belas itu dan bukan kliennya.

“Ya, mereka lah yang harus ditahan jika memenuhi syarat formil atas laporan klien saya dan bukan sebaliknya penyidik hingga klien saya tinggal di jeruji besi Polres,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika dilihat secara hemat dan cermat, kasus yang menjerat wanita Miss NTB 2018 itu seharusnya tidak diarahkan ke pidana dengan Pasal 372 KUHP (Penggelapan), tapi arahkan dulu ke perdata.

“Ya, harus perdata dan bukan pidana. Apalagi klien saya telah bertanggung jawab dengan mengembalikan uang sebagian,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan kliennya, laporan terpaksa dilayangkan karena pemerasan dilakukan dua belas nama itu benar- benar merugikan kliennya secara materi maupun harkat dan martabat sebagai seorang perempuan, yang semestinya tidak diperlakukan di luar kewajaran.

Selain menekan kliennya untuk memberi sertifikat sebagai jaminan, tambah dia, terlebih saat kondisi traumatik kliennya atas sikap dan tindakan mereka, kliennya disodorkan kwitansi tagihan investasi untuk ditanda tanganinya secara paksa Rp1.035.000.000 dengan membayar sisa Rp 835 juta dalam waktu 45 hari di Praya, 19 September lalu, yang alhamdulillah saat itu juga kliennya mendapat pinjaman dari temannya 200 juta lalu diserahkan ke mereka.

“Nah, jika merujuk dari kronologi disampaikan klien saya, lalu letak pidananya di mana? Dan jangan- jangan mereka ini semua sekongkol demi memeras klien saya. Jawabannya kita tunggu di proses hukum yang dilaporkan klien saya itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, ironisnya, ko begitu beraninya oknum Bhabinkamtibmas di Kota Bima mendatangi rumah orang tua kliennya dengan tujuan meminta sertifikat seluas 2 are atas perintah unsur Polda NTB dan pada saat
itu diserahkannya sertifikat atas nama Fatimah Jaka yang luas 2 are dan ada
bangunan rumah bertingkat satu unit yang bernilai kisaran Rp 2 miliar.

Tidak henti di situ, mereka yang mendatangi klien Sherly itu di Lombok kala itu, kembali mendatangi orang tua kliennya untuk menuntut pengalihan nama sertifikat di hadapan pejabat notaris sembari mengancam jika tidak, maka saudara kliennya akan mereka lapor ke ranah hukum dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

‘Ini tidak bisa dibiarkan dan akan dituntaskan hingga ke Mabes Polri jika tidak terungkap. Apalagi klien saya sudah ada panggilan dari Polda atas laporannya dua belas nama itu,” pungkasnya. (Habe)
.

 

error: Content is protected !!