Camat Pekat : Tata Batas Belum Tergeser, PP 22Tahun 1995 Harus Dipatuhi

DOMPU, LINTASRAKYATNTBNews.com –Penganiayaan terhadap Asmah dan Sukardin asal Kecamatan Pekat yang diduga dilakukan sekelompok orang tidak dikenal saat membangun tugu perbatasan antara Kecamatan Pekat dan Kecamatan Kempo, tepat di sungai tompo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat pada Senin (22/11/2021) sekitar siang, kini menjadi atensi Camat Pekat.

Pasalnya, pasca dua korban bersama masyarakat mendatangi Kantor Camat Pekat yakni sehari setelah kejadian (24/11), Camat langsung menggelar pertemuan dengan melibatkan Kapolsek, Danramil dan masyarakat Pekat guna membahas terkait permasalahan perbatasan kedua kecamatan yang berujung terjadi tindakan kriminalitas kelompok tidak dikenal oleh kedua korban.

Dalam pertemuan, Camat Pekat mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih dan apresiasi atas kehadiran dua korban bersama masyarakat untuk bersilaturahim sekarang ini.

Camat menyayangkan adanya kejadian pada tanggal itu dan mengutuk oknum- oknum yang menganiaya masyarakatnya.

“Saya mengutuk oknum- oknumnya karena saya sudah katakan jangankan satu meter, sejengkal pun tidak ada yang bisa menggeser tata batas itu,” tegasnya.

Menurut camat, makanya tidak bergerak karena memang tata batas belum ada yang menggeser. Sebab, PP No 22 Tahun 1995 menjadi dasar hukum sehingga batas antara Pekat dan Kempo sudah tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun.

Bahkan, sambung dia, saat Asmah meminta membangun tugu secara swadaya masyarakat pun, sambung camat, langsung dilaporkan ke pemerintah kab. Namun, olehnya pemerintah kab menyarankan untuk tidak lakukan dulu sebelum ada kejelasan.

“Ya, selama ini saya selalu komunikasi dan koordinasi dengan pihak kabupaten soal tata batas dan kita harus sabar menunggu proses pemerintah di atas,” pungkas camat.

Sementara itu, Asma yang telah menjadi korban penganiayaan orang tidak kenal saat membangun tugu batas itu mengatakan, peristiwa yang menimpanya tidak membuatnya surut
semangat bersama masyarakat Pekat untuk terus berjuang atas hak wilayahnya jatuh di tangan orang lain.

“Kami tidak surut selangkah pun demi hak kebenaran. Apalagi ini menyangkut wilayah yang jelas- jelas secara yuridisnya adalah milik masyarakat Kecamatan Pekat dan mustahil kami rela jatuh ke tangan orang lain,” tegas mereka.

Menurut mereka, masyarakat Kecamatan Pekat mengklaim wilayah bukan tanpa dasar hukum, tapi itu berdasarkan peraturan yang masih berlaku.

“Ya, sehingga pemerintah yang membangun tugu pal batas sebagai bukti dan keabsahan sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 1995 itu,” kata Asma.

Dengan demikian, sambung dia, agar jelas, tidak ada tumpang tindih dan simpang siur antara masyarakat Kecamatan Kempo dan Pekat serta demi menghindari adanya fitnah hingga menjalar ke masyarakat. Terlebih lagi, untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tugu harus segera dibangun pemerintah.

Itu penting dilakukan karena selama ini masyarakat Kempo mengklaim batas wilayahnya berada di Soritula di tengah tengah kampung Desa Soritatanga.
Sedangkan masyarakat Pekat tetap bersikukuh atas ketentuan PP itu.

“Jadi, dengan pertimbangan itu semua kami minta pemerintah agar mengambil langkah bijak untuk membangun tugu tapal batas dua kecamatan di sori tompo,” sebutnya.

Asma yang mengaku seorang aktivis buruh dan Ketua LSM Gerakan Nurani Rakyat Kecamatan Pekat menjelaskan, masyarakat Pekat berani membangun tugu itu berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum pertemuan yang dihadiri lintas tokoh dan muspika tertanggal 22 November 2021.

“Ya, atas hasil kesepakatan kala itu sehingga kami meluncur membangun tugu itu,” jelasnya.

Asma berharap, mohon camat segera membangun tugu perbatasan itu. Jika tidak, maka dikhawatirkan adanya korban penganiayaan lain di kemudian hari.

“Kita harus antisipasi lebih dulu sebelum adanya kejadian seperti yang kami alami,” pungkas Asma.

Sementara korban lainnya Sukardin pun mengatakan, warga Kempo yang memiliki peternak yang lepas di lokasi pelepas ternak di Doro Ncanga tidak menerima dengan keputusan PP Nomor 22 Tahun 1995.

Menurut Sukardin, itu menandakan bahwa mereka membantah masyarakat Pekat membangun tugu sesuai dengan kesepakan bersama Kepala Desa 12 Desa se – Kecamatan Pekat.

“Ya, atas fakta itu sehingga kuat diduga mereka tidak terima kami bangun tugu untuk membatasi wilayah,” ungkap Sukardin.

Dia menyebut, warga Kecamatan Pekat berhati baik karena tidak pernah melarang siapapun masyarakat manapun yang memiliki lahan atau tanah di Doro Ncanga.

Apalagi, tambah dia, warga Kempo dan bahkan ternak-ternak Kempo melepas liar tak terurus sampai masuk ke Desa Soritatanga. Sementara tempat pelepasan ternak adalah di Doroncanga.

“Ya, meski begitu, namun masyarakat Pekat fer fer saja,” tutup Sukardin. (Kopra)

error: Content is protected !!