BPKAD Kab Bima Diduga Tertutup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Foto : Ilustrasi PAD Kab Bima/ net

BIMA, LINTASRAKYATNTBNews.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dituding gagal mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana ditetapkan dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tudingan tersebut dialamatkan oleh seorang sumber yang kredibel di Kecamatan Madapangga kepada Lintasrakyatntbnews.com dalam unggahan facebooknya pada Jumat (26/11/2021) sore.

Dia mengatakan, BPKAD Kabupaten Bima itu gagal mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, kepastian hukum, kepastian nilai, akuntabel, fungsional, efisien dan efektif.

“Ya, BPKAD memang gagal karena pada faktanya, kualitas pengelolaan keuangan, laporan keuangan dan aset daerah oleh BPKAD sangat tertutup dan amburadul,” katanya.

Dia menantang, jika tidak percaya? Ayo ada yang tahu berapa ratus miliar PAD Kab Bima yang disetor ke APBD? Dari mana saja sumber PAD-nya? Bagaimana target persentase realisasinya? Publik harus tahu itu, karena pada prinsipnya PAD yang ratusan miliar itu dari rakyat dan untuk rakyat.

“Ketidaktahuan kita semua adalah bukti mereka tertutup, sembunyi- sembunyi, dan ugal- ugalan mengelola keuangan dan aset daerah,” ungkapnya.

Lanjut dia, BPKAD adalah yang paling bertanggung jawab atas meningkat dan menurunnya PAD, karena ini SKPD yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi PAD pajak termasuk retribusi daerah, rumah sakit, dan pengelolaan kekayaan aset daerah lainnya.

“Aliran PAD di BPKAD perlu ditelusuri serius oleh lembaga legislatif DPRD dan seluruh elemen lain jika berkomitmen bangun daerah seperti kerap disuarakan,” tegasnya.

Dia menyebut, puluhan miliar PAD dari hasil pengelolaan aset daerah dan SKPD di BPKAD butuh pengawalan ketat oleh seluruh masyarakat.

“PAD yang masuk harus utuh disetor ke APBD karena menggunakan PAD secara langsung adalah merupakan malpraktek. Apalagi sumber PAD-nya besar,” sebutnya.

Dia menjelaskan, sumber PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain- lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Persoalannya adalah tanya dia, PAD tersebut disetor semua ke APBD atau tidak?

“Saya khawatir PAD di daerah kita lebih banyak digunakan secara langsung oleh SKPD terkait dari pada yang disetor ke APBD,” jelasnya.

Dia contohkan, sekitar puluhan miliar PAD masuk lewat lewat pelelangan tanah eks jaminan. Bayangkan saja, setiap tahun dari hasil penawaran tertinggi peserta lelang di 191 desa di 18 kecamatan itu masuk di APBD atau tidak?

Kalau keseluruhan hasil pelelangan tanah eks jaminan masuk PAD sesuai hasil penawaran tertinggi, berarti lumayan besar PAD-nya karena rata-rata angka penawaran peserta lelang bisa berkali- kali jumlahnya dari harga standar.

“Ya, kalau tidak masuk PAD atau sebagian yang disetor ke APBD, terus dikemanakan uang itu? Bukankah penggunaan langsung PAD itu adalah pelanggaran berat sebagaimana diatur perundang-undangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dicoba dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya dengan nomor +62 822-37xxxxxx untuk meminta tanggapan berita tersebut, namun pesan belum dibaca. Chat dilayangkan terlihat dua tanda centang biru, Jumat. (Habe)

 

 

 

error: Content is protected !!