Sertifikat Tanah Tidak Kunjung Terbit, Burhan Desa Kawinda Toi Merasa Ditipu Oleh BPN Kab Bima 

Foto : Pemilik tanah Burhan

BIMA, LINTASRAKYATNTBNews.com – Burhan, pemilik tanah di So Mpede, Dusun Oi Marai, Desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengaku merasa ditipu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat soal pembuatan sertifikat tanah sejak 2020.

Burhan merasa ditipu karena keinginan besar mendapatkan sebuah sertifikat tanah yang telah dilakukan pengukuran oleh BPN kala itu menjadi hampa lantaran sertifikat tidak kunjung terbit.

Sementara biaya pengukuran dan surat-surat administrasi sebagai dasar penerbitan sertifikat telah dipenuhi semua. Namun, kenapa sertifikat tidak kunjung ada hingga sekarang?

“Saya rasa saya ditipu jika dilihat dari tidak terbitnya sertifikat tanah hasil pengukuran BPN kala itu,” kata Burhan kepada Lintasrakyatntbnews.com, Selasa (16/11/2021) sore.

Menurut Burhan, jika BPN beralasan masih ragu menerbitkan sertifikat lantaran letak obyek tanah dikhawatirkan masuk dalam kawasan hutan adalah sebuah alasan tidak logis dan menyesatkan.

Pasalnya, obyek tanah itu sudah jelas-jelas berada di luar kawasan hutan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan tim BKPH Tambora sesuai surat perintah tugas BKPH nomor 090/37/dlhk-bkph 2021 dengan titik koordinat yakni nomor UTM nomor 1 X : 607842 Y : 9103775. 2. X : 607819 Y : 9103776. 3. X : 607915. Y : 9104019. 4. X : 608087 Y : 9103938. 5. X : 608092 Y :9103776.

Kemudian berdasarkan peta penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Tambora (RTK 53) di Kab Dimpu dan Bima NTB (Keputusan Menlhk : SK.2842/Menlhk-VII/KUH/2014 tgl 16 April 2014 lokasi lahan milik yang dimohonkan Burhan berada di luar kawasan hutan Tambora RTK 53 dengan jarak 43 meter dari pal batas kawasan hutan nomor B.435/HPT 7.

Selain itu, toh tanah yang telah dilakukan pengukuran BPN itu bukan tanah yang tanpa pemiliknya, tapi tanah itu mutlak yang dibeli labur dari pemilik bernama Yasin dan diketahui oleh pemerintah desa.

“Semuanya ada bukti transaksi jual beli labur dan tidak ada ahli waris dari Yasin yang keberatan atau gugat hingga sekarang,” pungkas Burhan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak BPN Bahder yang diketahui berwenang atas penerbitan sertifikat tersebut dicoba dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, namun tidak menanggapi. Chat dilayangkan terlihat dua tanda centang biru dan Bahder hanya mengirim stiker bunga.

Kendati demikian, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kerap mengimbau bagi pelaku mafia tanah masyarakat kecil dan jika ditemukan akan digigit sendiri. Namun, upaya Jokowi dalam memberangus para pelaku mafia tanah di daerah terkesan sebuah imbuan biasa. (Habe)

 

 

error: Content is protected !!