News  

Warga Kab Morowali Bingung Ada Biaya Sertifikat Prona

MOROWALI, LINTASRAKYATNTBNews.com- Warga Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai penerima Sertifikat Program Nasional (Prona) tahun 2020 merasa bingung.

Hal itu dikatakan oleh salah satu warga penerima sertifikat prona tersebut ke awak media ini pada Sabtu (16/10/2021) pagi.

Menurut Umar, hampir sebagian besar warga bingung soal adanya biaya untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) warga masing-masing. Setelah setahun lebih menerima sertifikat prona tersebut.

“Saya juga kena biaya BPHTB dengan total yang harus dibayarkan 6 jutaan, saya pun tidak tahu ada biaya sebesar itu,” kata Umar.

Umar menyebut ko prona dibayar. Setahu warga bahwa ini kan program Jokowi.

“Ya, kalau adapun yang dibayar tidak semahal itu,” sebutnya.

Dia menyayangkan ke instansi terkait khususnya ke Badan Pengelola Pendapatan Derah Kabupaten Morowali soal adanya pembayaran ini, yang tanpa ada pembicaraan diawal sebelum pembuatan sertifikat ini.

“Kenapa tidak diadakan penyuluhan soal BPHTB ini. Bahkan sudah hampir 2 tahun sertifikat ini kita tidak dikasi tahu,” ujarnya.

Ditambah lagi, sambung dia bahwa dinas pendapatan juga tidak informasikan kalau ada seperti begini. Nanti ada tetangga yang menggadaikan sertifikatnya di Bank, tapi ditolak karena ada keterangan terhutang.

“Baru kita tahu, ternyata sertifikat ini ada lagi pembayaran BPHTB,” pungkas Umar dengan raut wajah kesal itu.

Hal senada dikatakan Muliana yang mendapat tanggungan pembayaran BPHTB senilai 1 juta 900 ribu, pihaknya pun merasa dibingungkan juga soal BPHTB ini.

“Saya rasa prona ini sudah meringankan kita karena kata Jokowi di TV ini gratis dan tapi kenapa begini. Bayar berjuta-juta, dan andaikan saya tahu prona ini dibayar, saya tidak mau daftarkan,” kata Muliana.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Harsono Lamusa saat ditemui awak media ini pada Senin (18/10/2021) enggan menberi tanggapan soal kebingungan masyarakat atas pembayaran BPHTB,dan sontak menghindari wartawan. ( Iwan)

error: Content is protected !!