News  

Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Campa Aksi, Kades Tanggapi

BIMA, LINTASRAKYANTBNews.com – Sekitar enam orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat gelar aksi di depan kantor desa setempat pada Selasa (12/10/2021) pagi.

 

Aliansi meminta pemerintah desa terbuka dan transparan dalam mengelola keuangan desa (APBDesa) tahun 2020, meminta salinan dokumen perencanaan berupa RKP Desa, RPJMDes, APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun 2020.

 

Selainnya, aliansi juga meminta perbaiki BUMDes yang mangkrak, meminta pemdes untuk memfasilitasi dan memberikan ruang pemuda untuk mengembangkan keterampilan dan skill di segala bidang, meminta perbaiki kinerja BPD, dan melibatkan tenaga lokal, pemuda dan masyarakat dalam penyelenggaraan proyek desa secara menyeluruh.

 

Aliansi menduga pemerintah desa tidak terbuka melaksanakan program- program yang menjadi kewenangan desa terhadap dana desa diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan menjadi regulator keuangan desa.

 

“Ya, pemdes pun BPD selama ini tidak pernah melibatkan pemuda dalam pelaksanaan program desa. Namun, hanya merekomendasikan beberapa orang saja,” tutup orator.

 

Sementara itu, Kepala Desa Campa M Taufik menanggapi seluruh tuntutan aliansi itu. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak ada yang menyimpang dari tahapan dan mekanismenya.

 

“Setiap saya kelola dana desa tidak pernah keluar dari regulasi dan ini telah menjadi komitmen saya dalam mengemban amanat sebagai kades,” ungkapnya di hadapan massa.

 

Dia mengatakan, terkait tuntutan mereka tidak ada satu pun terlewatkan. Semuanya melalui tahapan. Baik tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang akan puncak pada pelaporan realiasi pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran nanti.

 

Sebelumnya, kata dia, musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembangdes, penyusunan RKP Desa, hingga review RPJM acap dilakukan. Itu adalah bentuk keterbukaan dan transparansi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

 

“Jadi, kalau saya dikatakan tidak terbuka, itu kegagalan dan penyesatan informasi dihimpun anak- anak mahiswa di hadapan saya ini,” ujarnya.

 

Soal tudingan BUM Desa mangkrak, sambung dia, lebih- lebih keliru besar dan sebuah asumsi dan opini yang sengaja menciptakan suasana gaduh di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena BUM Desa dikelola oleh pengurus dengan baik.

 

“Ya, pengelolaan BUM Desa sudah berjalan sesuai jenis usaha diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART) BUM Desa sendiri,” terangnya.

 

Dia berharap, jika ada sesuatu hal yang belum diketahui atau masih simpang siur oleh anak- anak mengingat baru beberapa bulan ada di desa ini silakan ajak pemdes dan BPD untuk duduk bersama di kantor desa.

 

Pemdes, tambah dia, siap memfasilitasinya, selama sesuai dengan semangat bersama dalam membangun desa yang tercinta ini berkelanjutan.

 

“Kita bahas dan musyawarah bersama. Kantor kita ini selalu terbuka. Ketimbang teriak di jalan. Saya bukan alergi aksi, tapi agar lebih efisien dan efektif dalam penyampaian aspirasi anak- anak,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua BPD Campa pun turut menanggapi tuntutan aliansi. Dia menegaskan, terkait permintaan aliansi terhadap seluruh dokumen menjadi dasar pelaksanaan APBDesa tidak bisa diotak atik oleh aliansi.

“Ya, sesuai undang-undang desa, yang bisa mendapatkan salinan dokumen dimsksud aliansi hanya Inspektorat, BPK, Satgas Dana Desa, KPK, dan atau pejabat diberi wewenang oleh undang-undang,” tegasnya.

Kalau aliansi berdalil keterbukaan informasi publik, sambung dia, pihaknya sudah wujudkan semua. Sesuai perintah undang-undang maupun aturan.

“Salah satunya adalah papan informasi publik di depan kantor desa ini,” tandasnya.

 

Pantuan Lintasrakyatntbnewsmcom, aksi aliansi yang tidak mengantongi surat tanda pemberitahuan (STP) ke kepolisian diamanatkan Pasal 13 ayat (1) UU No 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan diberi pengamanan oleh Kanit Binmas Polsek Madapangga dan Babinsa Desa Campa beakhir dengan audiensi dengan pemerintah desa dalam ruangan kantor desa.

 

Meski sebelumnya sempat tegang antara BPD dan aliansi, namun usai audiensi suasan kembali kondusif hingga aliansi dan pemdes pun BPD saling berjabat salam. (Habe)

 

 

 

 

error: Content is protected !!