News  

Delapan Perangkat Desa Jala Akan Giring Kades ke Ranah Hukum

Foto : Lima perangkat Desa Jala dari delapan yang dipecat kadesnya.

DOMPU, LINTASRAKYATNTBNews.com – Delapan perangkat Desa Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menyatakan akan melapor Kepala Desa-nya ke ranah hukum.

 

“Kami akan lapor jika kades tidak cabut SK nomor 21/2018 atas copotnya jabatan kami secara tidak prosedural,” kata Muhammad, salah satu perangkat desa yang dipecat ke awak media ini pada Senin (4/10/2021) dini pagi.

 

Dia mengatakan, pihaknya akan tempuh jalur hukum nanti selain karena dugaan pelanggaran administrasi pemerintahan, juga pidana pemalsuan.

 

Pelanggaran administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”).

 

Dalam Pasal 17 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ; a. Larangan melampaui wewenang, b. Larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

 

Pasal 18 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan disebut melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

 

Tidak henti di situ, kata Muhammad, kades juga akan dilapor melanggar Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) Permendagri 67/ 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kades setelah berkonsultasi dengan camat.

 

Sedangkan Pasal 6 ayat (2) bahwa pemberhentian sementara perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

 

Selain itu, juga dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, tertangkap tangan dan ditahan.Termasuk berusia genap 60 tahun, dan  melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) berbunyi bahwa pemberhentian perangkat desa harus ada rekomendasi camat. Sementara dalam tindakan pidanya yakni dugaan pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”).

 

“Kami buat kades geger hingga mendekam di jeruji besi nanti. Apalagi kades berani palsukan rekomendasi camat demi melegalkan SK pemberrhentian kami atas nafsu kades ,” ungkap Muhammad.

 

Dia menjelaskan, atas tindakan brutal kades yang ‘gagal paham’ aturan itu langsung diatensi camat, tim Inspektorat, hingga Ombudsman pun menyatakan tindakan kades melanggar ketentuan permendagri.

 

Sehingga kades berkewajiban untuk mengangkat kembali perangkat desa demi menjaga asas kepatutan di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, profesional, akuntabilitas, dan demokratis.

 

“Kami minta kades secepatnya cabut SK yang cacat yuridis itu agar tidak jadi senjata makan tuan kades,” pungkas Muhammad.

 

Berdasarkan informasi dihimpun awak media ini, nama- nama perangkat desa menjadi korban akibat ketidak ceramatan Kades Jala sebelum bertindak yakni Muhammad Kadus Soro, Ahmad Kadus Nanga Na’e, Herman Kadus Nanga Jambu, Mulyadin Kadus Bahari, Suri Kadus Samakai, Andi Akbar Kadus Jala, Mahmudin Kasipem, dan Hafid Kaur Umum.

 

Sementara itu, Kades Jala dikonfirmasi awak media ini melalui pesan WhatsAppnya enggan menanggapi. Chat dilayangkan terlihat dua tanda centang biru. (Fen)

 

 

error: Content is protected !!